Aspirasi ADPI, Pengecer dan Gapoktan Jadi Bahan Komisi VI Rapat dengan Lembaga Ini

Komisi VI DPR akan menjadikan aspirasi Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia (ADPI), pengecer pupuk, gabungan kelompok tani (Gapoktan) soal pasokan distribusi pupuk subsidi dan non-subsidi menjadi bahan rapat dengan kementerian/lembaga terkait. Komisi VI akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Kementerian BUMN.

“Juga kepada Kementerian Perdagangan dan lembaga terkait,” kata Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11).

Dalam laporannya kepada Komisi VI, Ketua ADPI Agus Wahyudi mengatakan, terdapat permasalahan di tingkat perencanaan dan belum maksimalnya pendampingan penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK). Lalu, sistem RDKK juga masih belum stabil, alokasi ketersediaan pupuk bersubsidi yang belum mencukupi kebutuhan petani dan lambatnya regulasi yang mengatur tentang alokasi pupuk bersubsidi.

Di sisi lain, kata Agus, permasalahan juga terjadi di tingkat pelaksanaan dan pelaporan. Karena itu, ADPI lantas mengusulkan agar mengurangi kewajiban stok di Gudang distributor dan pemberlakuan PPh final seperti PPN final terhadap pajak penghasilan pupuk bersubsidi.

Begitu pula soal hak dan kewajiban distributor serta pengecer, kata Agus, agar dipisahkan, sehingga masing-masing pihak memiliki tanggung jawab atas beban tugasnya.

“Biaya operasional dan fee distributor dapat dievaluasi menyesuaikan dengan inflasi dan UMK. Sistem pelaporan penyaluran dan persediaan dapat menggunakan aplikasi yang terintegrasi dan sederhana sehingga dapat mempermudah kerja pelaporan distribusi, dan harmonisasi peraturan bupati/wali kota dengan e-RDKK,” ujar Agus.