Dapat PMN Rp10 Triliun, Erick Thohir Minta PLN Bangun Infrastruktur Listrik ke Desa

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dipastikan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir meminta agar dana PMN tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur listrik ke desa-desa yang belum mendapatkan akses listrik.

“Kalau memang masyarakat di perkotaan mendapat akses kelistrikan yang luar biasa, industri juga mendapat akses, tentu masyarakat di desa harus dipastikan mendapat akses yang sama,” ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (21/9).

Menurut Erick, akses terhadap listrik merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Apalagi, saat ini listrik ini sudah menjadi kebutuhan, tidak hanya untuk dunia usaha, tetapi juga untuk mendukung digitalisasi dalam bekerja, termasuk digitalisasi pendidikan.

PMN terhadap PLN ini merupakan bagian dari PMN tunai sebesar Rp41,29 triliun yang sudah disetujui untuk APBN tahun 2023.

Selain PMN Rp41,29 triliun tersebut, juga ditambah alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi sebesar Rp5,65 triliun. Komisi VI meminta Kementerian BUMN untuk menyampaikan usulan pemanfaatan alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi Rp5,65 triliun tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi VI. Selain PMN tunai, Komisi VI juga menyetujui PMN non tunai sebesar Rp3,02 triliun.

Komisi VI juga mendukung usulan tambahan PMN sebesar Rp7,88 triliun yang diajukan oleh Kementerian BUMN. Tambahan PMN tersebut terutama untuk program penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijalankan oleh dua anggota holding IFG yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Tambahan PMN tersebut juga digunakan untuk penyelesaian proyek strategis nasional dan dukungan keberlangsungan bisnis BUMN.