
Indonesia Tak Ketinggalan, Presiden Apresiasi Peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara

Presiden Joko Widodo saat meresmikan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan QRIS Antarnegara, Senin (29/8)
Presiden Joko Widodo menyampaikan ekonomi digital saat ini berkembang dalam kecepatan yang luar biasa cepat. Teknologi, kata Presiden, muncul duluan dan regulasi kebingungan mengikutinya. Kondisi ini, terjadi di semua negara di dunia.
“Oleh sebab itu, saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan juga QRIS
(Quick Response Code Indonesian Standard) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Bukti bahwa negara kita, Indoneisa ini, mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan amat,” ujar Presiden ketika meresmikan KKP Domestik dan QRIS Antarnegara, Senin (29/8).
Terkait KKP Domestik, Presiden Jokowi meminta Gubernur Bank Indonesia dan perbankan khususnya bank-bank pelat merah (Himbara) untuk mendampingi dan mengawal baik Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah untuk segera masuk ke sistem ini, sehingga terjadi kecepatan pembayaran.
“Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, dengan Kartu Kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita,” ujar Presiden.
Lebih lanjut Presiden kembali mengingatkan agar penggunaan produk-produk dalam negeri dari belanja pemerintah, baik APBN, APBD maupun belanja BUMN, agar benar-benar ditaati.
“Sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali, kalau uang yang dikumpulkan oleh pemerintah, baik dari pajak, dari PNBP, masuk menjadi menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor,”ujar Presiden.
Presiden mengatakan sudah berkali-kali menyampaikan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar sistem yang mengawal penggunaan produk-produk dalam negeri dari belanja pemerintah dan APBN ini, betul-betul segera bisa selesai.
“Kemarin yang sudah komitmen lebih dari Rp800 triliun, realisasi sudah lebih dari Rp400 triliun. Sudah lebih dari target. Tetapi kalau sudah bisa mencapai Rp800 triliun dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri, apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi ke bawah ini akan kelihatan,”ujar Presiden.
Terkait QRIS, Presiden Jokowi meminta agar sistem pembayaran ini dikoneksikan antarnegara sehingga bisa memudahkan UMKM dan sektor pariwisata berhubungan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.
“Kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna, tetapi kita juga memiliki sebuah platform aplikasi yang nantinya penggunanya semakin banyak,” ujar Presiden.
Halaman BerikutnyaLeave a reply
