Tahan Laju Konsumsi Pertalite, Ini Imbauan untuk Pelaku Industri dan Masyarakat

Para pelaku industri dan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas untuk tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan solar. Masyarakat yang tergolong mampu seharusnya menggunakan BBM non-subsidi seperi Dexlite, Pertamina Dex dan Pertamax sehingga penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

“Saya mengimbau kepada masyarakat mampu jangan memakai BBM bersubsidi,” kata anggota Komisi VII DPR dalam keterangan resminya, Kamis (4/8).

Mukhtarudin menuturkan, masyarakat diharapkan agar bijak dalam menggunakan energi terutama yang berkaitan dengan BBM subsidi. Dengan beralih dari BBM jenis fosil ke energi baru terbarukan (EBT), pemerintah akan menghemat 16% anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Karena itu, kata Mukhtarudin, pemerintah perlu untuk segera menerapkan kebijakan pembatasan pemakaian BBM subsidi. Dengan demikian, kuota BBM bersubsidi dapat terjaga hingga akhir 2022.

“Untuk menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia di tengah lonjakan inflasi di Tanah Air APBN tahun 2022 harus ekspansif terukur namun tetap menjaga daya beli masyarakat agar tetap bagus,” kata Mukhtarudin.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, perkiraan akan kuota BBM bersubsidi terutama jenis Pertalite akan habis memang wajar terjadi. Peningkatan jumlah konsumsi Pertalite dinilai karena hilangnya BBM jenis Premium di pasaran.

Berdasarkan kalkulasi yang dilakukan Reforminer Institute, kata Komaidi, kebutuhan normal untuk Premium diperkirakan 28 juta kiloliter (KL) hingga 30 juta KL. Atas dasar itu, pemerintah harus segera mengatur penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

“Wajar kalau 23 juta KL maksimal hanya sampai Agustus atau September 2022, karena itu menjadi penting agar ada pengaturan tepat sasaran. Kalau tidak mau ada pengaturan sederhana pemerintah tambah kuota. Sebagai pemerintah saya kira kondisinya tidak mudah,” kata Komaidi.

Menurut Komaidi, rencana untuk membatasi pembelian Pertalite dan solar lewat revisi peraturan presiden, dinilai belum cukup menahan laju konsumsi BBM bersubsidi tahun ini. Sifatnya dinilai hanya meminimalkan dampak.

“Memang idealnya subsidinya langsung, bukan ke barang. Sepanjang masih ke barang kebocoran akan tetap ada,” kata Komaidi.