
Dewan Komisioner OJK yang Baru akan Dilantik Minggu Depan

Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022/Dok. Setpres
Masa jabatan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022 akan segera berakhir. Serah terima jabatan akan dilakukan oleh pengurus lama kepada yang baru.
“Hari ini kami diterima Bapak Presiden, lengkap seluruh anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 yang akan segera berakhir, yang direncanakan akan ada serah terima minggu depan, tanggal 20. Sehingga kami tadi matur pamit karena kami sudah akan berakhir,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Pengucapan Sumpah Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027 akan dilakukan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 20 Juli 2022. Masa jabatan anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 akan berakhir pada tahun ini. Wimboh berharap anggota Dewan Komisioner berikutnya dapat terus menjaga stabilitas sistem keuangan yang telah berhasil dilakukan OJK selama satu dasawarsa ini.
Wimboh mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi dalam mengeluarkan kebijakan strategis khususnya selama menghadapi pandemi Covid-19.
“Berkat instruksi Bapak Presiden, kita Indonesia bisa menangani Covid dengan baik, bisa mendapatkan vaksin dengan cukup, mendistribusikan dengan cepat, sehingga masyarakat bisa tidak terkendala dengan adanya Covid yang kemarin wabah di 2020 itu,” ujar Wimboh.
Wimboh menyebutkan dalam dua tahun terakhir, dunia termasuk Indonesia menghadapi kondisi luar biasa yang tidak diprediksi sebelumnya. Pemerintah saat itu, menurut Wimboh, mampu menangani pandemi Covid-19 dengan baik sehingga kekebalan kelompok atau herd immunity dapat tercapai.
“(Masyarakat) bisa melakukan aktivitas kembali sebagaimana ditunjukkan bahwa ekonomi kita sudah mencapai 5,1 persen di Q1 2022 secara year on year kemarin,” kata Wimboh.
Selain itu, Wimboh juga menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan serta pemulihan ekonomi pasca Covid tersebut dapat dicapai karena adanya sinergi kebijakan antara kementerian dan lembaga sebagaimana arahan Presiden.
“Kami juga melakukan sinergi yang baik antara kebijakan fiskal dengan Menteri Keuangan, kebijakan moneter dengan Bank Indonesia yang bisa memberikan satu orkestra kebijakan yang mempunyai dampak positif kepada stabilitas sistem keuangan Indonesia,” tambahnya.
Leave a reply
