Komisi VI dan Pemerintah Sepakat Bawa 2 RUU Kerja Sama Dagang ke Paripurna

Komisi VI DPR dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) ke paripurna. Selain itu, RUU tentang Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea juga disetujui untuk dibahas di tingkat II.

“Setelah kami mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi, maka dapat kami simpulkan bahwa fraksi-fraksi di Komisi VI menyetujui untuk membawa RUU tersebut ke paripurna,” kata Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/7).

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya akan mencatat seluruh masukan tiap-tiap fraksi tersebut. Juga berharap adanya perjanjian antar-negara tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, memperluas lapangan kerja, menaikkan kapasitas teknologi nasional, dan memperdalam kerja sama antar-pihak yang bergabung.

“Kami mencatat semua tadi dari masing-masing catatan yang diberikan dan akan menjadi catatan kami dalam pelaksanaanya,” ujar Zulkifli.

Dengan adanya perjanjian perdagangan luar negeri, kata Zulkifli, pelaku-pelaku usaha dapat diuntungkan dan mempermudah ekspor barang-barang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Sementara di tempat kita produk-produk mereka itu sudah lama. Di Indonesia ini kan apa saja ada, produk-produk dari negara itu ada. Bahkan selama ini, saya lihat mudah masuk ke tempat kita,” kata Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, dengan adanya perjanjian tersebut, akan menambah daftar hub Indonesia, yang sebelumnya hanya hub Singapura dan Hong Kong. Terbaru hub Uni Emirat Arab.

“Perjanjian UEA itu kita punya hub yang baru, sehingga akses pasar kita ke Timur Tengah akan mudah, karena hampir semua produk-produk kita ini zero tax-nya. Apakah itu pertanian, UMKM kita itu pajaknya nol semua,” tutur Zulkifli.