BUMN Diminta Dengarkan Aspirasi Rakyat soal Tarif Tiket ke Stupa Candi Borobudur

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta Menteri BUMN Erick Thohir mendengarkan aspirasi aspirasi masyarakat soal kontroversi kenaikan tarif naik ke atas stupa Candi Borobudur. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, Ratu Boko (Persero), BUMN yang mengelola Candi Borobudur harus berperan aktif menyelesaikan masalah itu.

“Kita tahu PT TWC itu penting. TWC sebagai (pengelola) Candi Borobudur itu (kita harapkan) untung, itu sudah menyetor dividen. Tentu harapan kami Pak Menteri (Erick) juga sudah mendengarkan aspirasi dari masyarakat,” kata Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/6).

Andre menuturkan, Kementerian BUMN seharusnya terlebih dahulu mensosialisasikan kenaikan harga tiket itu terlebih dahulu. Dengan demikian, masyarakat memahami tujuan dari kenaikan tarif tersebut.

“Meski nanti ada alasan dalam 2 tahun ini tidak ada orang yang naik ke atas candi. Karena kita tahu karena pandemi Covid-19, bukan karena rekomendasi Unesco. Jadi saya ingin menyampaikan, jangan ada kebijakan pemerintah, tidak ada sosialisasi,” ujar Andre.

Soal kebijakan pembatasan jumlah kunjungan ke stupa candi, kata Andre, Kementerian BUMN sebaiknya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Apalagi saat ini beberapa tempat wisata sudah memanfaatkan teknologi digital memberlakukan pendaftaran kunjungan secara daring.

“Ini kan zaman digital. Masuk GBK saja waktu zaman pandemi bisa dibatasi kok dengan mendaftar daring.Jadi Menteri BUMN bicarakan itu dengan menteri terkait, Dirjen Kebudayaan khususnya,” ujar Andre.