Survei LSJ: Meski Kinerja Diapresiasi, Mayoritas Publik Tolak Perpanjang Masa Jabatan Jokowi

Hasil survei Lembaga Survei Jakarta (LSJ) menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo tidak berbanding lurus dengan perpanjangan masa jabatannya. Meski tingkat kepuasan atas kinerja Jokowi mencapai 67,4%, sekitar 71,2% tidak setuju terhadap usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Kinerja Presiden Jokowi selama ini diapresiasi publik luas. Tapi, hanya 18,6% yang menyetujui wacana penundaan pemilu dan 10,2% responden memilih untuk menjawab tidak tahu atau tidak memberikan tanggapan,” kata peneliti senior LSJ Fetra Ardianto dalam keterangan resminya, Senin (14/3).

Fetra mengatakan, ada beberapa alasan mengapa publik menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Pertama, penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden merupakan pelanggaran konstitusi.

Selanjutnya, kata Fetra, jika masa perpanjangan jabatan presiden ditambah, maka akan memicu munculnya kerusuhan sosial seperti yang terjadi pada akhir kepemimpinan Presiden Soeharto. Lalu, penundaan pemilu juga dinilai akan mencoreng legacy dan nama harum Presiden Jokowi di mata publik.

“Penundaan pemilu dan memperpanjang jabatan presiden dapat menghambat sirkulasi kepemimpinan nasional secara periodik yang sudah menjadi kesepakatan nasional pasca-reformasi,” kata Fetra.

Survei nasional LSJ dilaksanakan dari 18 hingga 28 Februari 2022 di 34 provinsi Indonesia. Total sampel survei LSJ kali ini mencapai 1.225 responden yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat atau multistage random sampling. Sedangkan tingkat margin of error adalah +/- 2,8% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.