Belum Ada Penunjukan AKD di DPR, RUU TPKS Akan Dibahas Selepas Reses

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akan dibahas sekaligus membacakan surat presiden (surpres) pada masa sidang berikutnya.

“Kalau surpres itu pasti akan langsung dibacakan, nanti surat masuk ya baru kemudian kita akan tentukan alat kelengkapan Dewan (AKD) yang mana karena kemarin itu terlewat,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (7/3).

Dasco mengatakan, RUU TPKS belum dibahas pada masa reses kali ini karena rapat Badan Legislasi (Baleg) belum menunjuk AKD yang memegang peranan untuk membahasnya. Bahkan ketika dicek di Badan Musyawarah, belum ada penunjukan kepada AKD mana pun.

“Jadi, akan menyalahi aturan ketika kemudian ada penunjukan secara resmi lalu kemudian diadakan rapat kerja dengan pemerintah,” ujar Dasco.

Karena itu, kata Dasco, semua pihak diminta menunggu keputusan DPR soal AKD yang nantinya akan ditunjuk untuk membahas RUU TPKS yang merupakan RUU inisiatif DPR. “Oleh karena itu kita minta bersabar nanti sesegera mungkin setelah masuk kita akan adakan rapat untuk menunjuk AKD mana yang kemudian membahas,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan, pihaknya telah menerima Surpres dan daftar inventaris masalah (DIM) RUU TPKS dari pemerintah pada bulan lalu. Surpres RUU TPKS dengan Nomor 5.05/Pres/02/2022 tentang penunjukan wakil pemerintah itu ditujukan kepada Ketua DPR Puan Maharani.

Sesuai keputusan rapat Bamus, kata Willy, pihaknya sudah mendapatkan izin dari pimpinan DPR, dan berencana menggelar pembahasan RUU TPKS di masa reses berlangsung. “Kalau kemarin dalam rapat Bamus yang dipimpin Pak Sufmi Dasco itu, sudah mendapatkan izin itu akan diserahkan ke Baleg dan dapat izin bersidang di masa reses,” kata Willy.