Sebelum Holding Pangan Terbentuk, Pemerintah Merger Beberapa Perusahaan Anggota

Pemerintah akan membentuk holding pangan yang terdiri atas sembilan BUMN. Namun, karena sejumlah perusahaan anggota ini memiliki irisan bisnis yang sama, beberapa diantaranya diputuskan dimerger.

Dalam holding pangan ini rencananya, PT RNI (Persero) akan menjadi perusahaan holding dengan anggota terdiri atas PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero) atau Perinus, Perum Perikanan Indonesia (Perindo), PT Berdikari (Persero), PT Garam (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI dan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics.

Emmi Mintarsih, EVP Corporate Secretary PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mengatakan perusahaan-perusahaan dalam holding pangan ini memiliki bisnis yang membentang dari hulu hingga hilir di sektor pangan.

“Karena dari proses pembentukannya beberapa mempunyai bidang bisnis yang hampir-hampir mirip, makanya kemudian Sang Hyang Seri (SHS) dan Pertani itu dimergerkan menjadi satu. Sekarang yang hidup adalah SHS,”ujar Emmi dalam webinar “Branding for State Owned Enterprises Holding, Sub-Holding & Subsidiaries” yang diadakan Theiconomics, Jumat (17/12).

EVP Corporate Secretary RNI Emmi Mintarsih/Dok. Iconomics

Anggota holding pangan yang juga dimerger adalah Perikanan Indonesia (Perindo) dan Perikanan Nusantara. “Sekarang yang eksis adalah PT Perikanan Indonesia. PT Perikanan Indonesia yang lokasinya ada di Muara Baru sebelumnya adalah Perum sehingga dalam proses menjadi holding Perindo ini di-PT-kan terlebih dahulu, baru kemudian dimerger dengan Perikanan Nusantara,” ujarnya.

PPI dan BGR juga dimerger dimana perusahaan yang eksis adalah PPI. Emmi mengatakan bidang usaha kedua perusahaan ini sebetulnya tidak persis karena BGR bergerak di bidang logistik. “Untuk yang logistik maka kemudian bisnis BGR ini dilimpahkan ke anak perusahaan,” ujarnya.

RNI sendiri yang menjadi perusahaan holding mewadahi empat bidang usaha yaitu gula, sawit, perdagangan, dan industri dan alat kesehatan dengan 11 anak perusahaan. “Ini memang kalau namanya holding pangan, ada berapa yang menjadi tidak inline karena alat kesehatan harusnya tidak ada di dalam BUMN pangan. Ini yang menjadi salah satu langkah tindak selanjutnya untuk menselaraskan,” ujarnya.