Presiden Jokowi Perintahkan Menterinya Tuntaskan Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi menjadi salah satu yang disoroti Presiden Joko Widodo saat memeringati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia (HAM) pada 10 Desember 2021. Perlindungan data pribadi di era digital semakin rentan. Banyak kasus-kasus kebocoran data pribadi yang dapat melahirkan kerugian material maupun immaterial.

Presiden Jokowi menyebut telah memerintahkan para menterinya untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dengan legislatif.

“Perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian serius pemerintah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Untuk itu, saya telah memerintahkan Menkominfo serta kementerian dan lembaga terkait untuk segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang/RUU Perlindungan Data Pribadi bersama-sama dengan DPR, agar perlindungan hak asasi masyarakat dan kepastian berusaha di sektor digital dapat terjamin,” kata Presiden dalam pidatonya.

Presiden melanjutkan pidatonya, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus terus diikuti untuk menjaga, agar tidak ada yang dirugikan secara tidak berkeadilan dalam dunia yang penuh disrupsi sekarang ini.

“Kita harus selalu berinovasi dalam upaya melindungi hak asasi Warga Negara Indonesia, terutama kelompok warga yang marginal. Kita harus membangun Indonesia Maju dan sekaligus menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden.

RUU PDP sebenarnya sudah dibahas sejak 2012. Namun belum kunjung selesai juga. Meski pernah ditargetkan selesai pada tahun 2020, lewat juga. Banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi dan kebocoran data pribadi, maka sudah semestinya pemerintah mendesakkan terealisasinya UU PDP.