DPR dan Pemerintah Hampir Rampungkan RUU PDP

Komisi I DPR bersama dengan pemerintah sudah hampir mencapai kesepakatan terkait pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Proses kesepakatannya sedang dibahas sebelum akhirnya akan diputuskan dan disetujui Komisi I.

Berdasarkan hal tersebut, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pihaknya belum memastikan kapan RUU PDP akan diselesaikan karena masih tahap pembahasan. Itu sebabnya, masyarakat sebaiknya menunggu saja hingga pembahasannya rampung.

“Sebelum final, itu nanti merupakan informasi yang bisa menyesatkan masyarakat. Finalnya seperti apa, saya yakin kedua belah pihak memang punya maksud yang sama-sama baik dalam UU ini,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/11).

Menurut Dasco, RUU tersebut akan dibawa rapat-rapat yang melibatkan pihak-pihak terkait, untuk mendapatkan tanggapan dan masukan sebelum akhirnya memasuki tahap akhir. Apalagi masih ada jadwal rapat konsultasi baik dengan pemerintah maupun pimpinan DPR.

“Sebelum kemudian itu diambil dalam keputusan tingkat 1 antara Komisi I dengan pemerintah,” kata Dasco.

Sebagai informasi, dalam pembahasan RUU PDP terdapat suatu dinamika yang belum mencapai titik temu. Persoalan mengenai kedudukan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi menjadi hal yang masih diperdebatkan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam pembahasan RUU itu.

Dalam pembahasannya, DPR menginginkan lembaga yang menaungi dapat berdiri sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung terhadap presiden. Di sisi lain, pemerintah justru memiliki pandangan berbeda yang menginginkan agar lembaga tersebut pengawasannya berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika.