Agar Indonesia Tidak Terjebak Middle Income Trap, 4 Hal Ini Menjadi Kunci untuk Mengatasinya

Indonesia saat ini adalah middle income country, tepatnya lower-middle income. Pendapatan per kapita Indonesia pada 2020 lalu, mengutip data Bank Dunia, adalah US$3.840, menurun dari tahun 2019 yang sudah sempat masuk kelompok upper middle income dengan nilai pendapatan per kapita sebesar US$4.050.

Bank Dunia mengelompokan negara-negara di dunia berdasarkan pendapatan per kapita yaitu kelompok low income (US$1.035), lower middle income (US$1.036-US$4.045), upper middle income (US$4.046-US$12.535) dan high income (>US$12.535).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dari lebih dari 190 negara di dunia ini, mayoritas berhenti di middle income. Fenomena ini disebut middle income trap.

“Tidak banyak negara di dunia ini, kurang dari 20, yang bisa menembus apa yang disebut middle icnome trap itu,” ujar Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci dalam webinar dalam rangka 50 tahun CSIS, Rabu (4/8).

“Fenomena middle income trap ini, juga sudah dipelajari dan kita tahu apa yang menyebabkan negara stuck dan berhenti pada level middle income,” tambahnya.

Sri Mulyani mengatakan ada 4 hal yang menyebabkan sebuah negara terjebak menjadi negara dengan pendapatan menengah. Empat hal tersebut harus bisa diatasi agar bisa menjadi negara dengan pendapatan tinggi.

Pertama, kualitas sumber daya manusia (SDM). Negara yang mampu untuk menginvestasikan dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan identik dengan negara yang terus meningkatkan produktifitas dan inovasi. Ini adalah kunci untuk naik menjadi high income country.

Sri Mulyani mengatakan semua sepakat bahwa SDM itu penting. Namun, tidak banyak negara yang bisa menyelesaikan tantangan SDM ini, mesikpun mereka mengetahui bahwa SDM itu penting.

Tiga hal yang terkait dengan SDM adalah pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial. Ketiga hal ini, menurutnya, mengambil porsi yang besar dalam APBN Indonesia. Namun, ia menegaskan bukan hanya soal anggaran, yang jauh lebih penting adalah bagaimana anggaran yang besar itu bisa efektif menghasilkan sumber daya manusia yang produktif dan inovatif. “Reformasi di bidang pendidikan dan kesehatan adalah dua core utama untuk kita bisa menembus middle income trap,” ujarnya.

Kedua, infrastruktur juga penting agar Indonesia bisa menembus middle income trap. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia gencar membangun berbagai infrastruktur fisik baik yang dibiayai oleh APBN maupun infrastruktur yang dikerjakan dalam skema kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan sendiri sudah melakukan banyak hal dalam mendesain KPBU.

“Kementerian keuangan bahkan sudah menghasilkan beberapa special mission vehicle seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang memberikan penjaminan pinjaman dan bahkan technical assistance kepada daerah maupun kepada proyek-proyek yang sifantya KPBU,” ujarnya.

Ketiga, reformasi institusi, tidak hanya reformasi birokrasi pemerintahan tetapi juga tata kelola sektor swasta. “Negara yang bisa menembus middle income trap adalah negara yang memiliki institusi yang efisien, agile dan tentu perferomance bagus berdasarkan tata kelola yang relatif bagus. Artinya dalam hal efisiensi, korupsi dan konflik kepentingan itu menjadi sangat penting untuk diperangi,” ujar Sri Mulyani.

Pemerintah, kata Sri Mulyani akan terus melakukan reformasi birokrasi. Undang-Undang Cipta Kerja yang terbit tahun 2020 lalu juga merupakan sebuah tonggak sejarah yang penting bagi Indonesia untuk mengubah mindset insitusi publik untuk bisa melayani baik di pusat maupun di daerah. “Reformasi institusi dan birokrasi ini sangat sulit karena tidak seperti membangun jembatan yang bisa dilihat secara mudah dan kasat mata oleh masyarakat. Namun, dampaknya luar biasa, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik dan efisien,” ujarnya.

Kempat, untuk menembus middle income trap adalah kemampun untuk mentarnsformasi ekonomi menuju sebuah ekonomi berbasis digital, efisien dan produktif serta regulasi yang simpel.

“Ini adalah refomasi yang sebagian sudah diterjemahkan dalam bentuk UU Cipta Kerja dan UU Perpajakan kita,” ujar Sri Mulyani.