DAK Harus Bisa Menunjang Investasi Nasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengajak semua pihak untuk mengoptimalkan peran dana alokasi khusus (DAK) baik itu reguler, penugasan maupun fisik. Apalagi DAK ini memang digunakan untuk daerah tertentu yang tidak semua daerah dapat sehingga semua kegiatan atau proyek bisa diarahkan.

“Dan tidak semua kegiatan didanai oleh DAK. Karena selama ini kan DAK seperti sumber (pembiayaan) yang bisa dipakai untuk apa saja,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata dalam sebuah diskusi secara virtual beberapa waktu lalu.

Rudy mengatakan, berdasarkan evaluasi beberapa waktu lalu, sudah ada perbaikan yang positif. Pada 2012, misalnya, jika dibandingkan antara usulan dan alokasi yang ada terjadi kesenjangan. Usulannya cukup tinggi dan hanya mampu direalisasikan 5% dari total usulan tersebut.

Untuk saat ini, kata Rudy, sudah ada peningkatan positif. Dengan kata lain, alokasi anggaran terhadap usulan baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota meningkat dan mencapai 17% pada 2021.”Artinya kesenjangan antara usulan dan alokasi anggarannya mulai menipis,” ujar Rudy.

Selanjutnya, kata Rudy, perbandingan antara alokasi anggaran dan kegiatan juga sudah cukup membaik dari tahun ke tahun. Sementara, dari sisi penyerapan masih fluktuatif sehingga penyiapan suatu kegiatan itu menjadi penting termasuk dari sisi pelaksanaannya.

Menurut Rudy, ini menjadi beberapa hal yang menjadi referensi bersama dan perlu diingatkan juga agar kegiatan DAK tersebut hanya yang kecil dan tidak berdampak terhadap masyarakat. Ini tidak diharapkan tentu saja sehingga DAK betul-betul berdampak terhadap masyarakat dan mempunyai daya ungkit yang tinggi.

“Kita ingin mengembalikan fungsi DAK itu sebagai pengisi kegiatan yang memang menjadi kewenangannya daerah tapi menunjang investasi nasional,” kata Rudy.