Selain THR, Pemerintah Perlu Berikan Insentif di Tempat Umum untuk Dorong Konsumsi

Meski konsumsi masyarakat mulai meningkat, tapi kondisi perekonomian Indonesia dinilai belum pulih sepenuhnya. Buktinya target pertumbuhan yang diperkirakan mencapai 5% dikoreksi hanya menjadi 4%. Pun di Triwulan I/2021, pertumbuhan dinilai masih negatif.

“Saya kira memang ada perusahaan yang menikmati keuntungan, tapi banyak juga yang belum menikmati keuntungan secara layak atau secara normal. Jadi akan banyak perusahaan yang belum mampu membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan,” tutur ekonom senior Indef Aviliani dalam sebuah diskusi, Senin (26/4).

Aviliani mengatakan, pihaknya menilai THR itu wajib hukumnya. Jika tidak, maka akan ada saja perusahaan-perusahaan yang menunggangi kelonggaran kebijakan THR dengan menyatakan belum mampu membayar pekerja dengan alasan situasi kondisi ekonomi saat ini.

Oleh karena itu, kata Aviliani, imbauan pemerintah soal THR ini harus disambut positif dan mengedepankan hubungan bipartit antara pekerja dan perusahaan. Jika hubungan antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja baik, maka tidak perlu pihak ketiga dalam hal ini pemerintah untuk ikut campur soal THR ini.

Pertanyaannya, akahkah pembayaran THR secara penuh ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi? “Ekonomi kita memang 58% itu kontribusi dari konsumsi dan ini turun drastis pada 2020. Sekarang sudah meningkat sedikit karena vaksin mulai diluncurkan dan orang mulai belanja lagi,” kata Aviliani.

Kendati belanja meningkat sedikit pada Triwulan I/2021, menurut Aviliani itu belum signifikan. Dan THR diharapkan untuk belanja tetapi rupanya ada kebijakan yang melarang untuk mudik. Data menunjukkan masyarakat menengah ke bawah dengan simpanan Rp 100 juta ke bawah justru meningkat.

Dari data itu, kata Aviliani, justru masyarakat masih berjaga-jaga dan belum mau berbelanja. Andai pun berbelanja yang diutamakan adalah kebutuhan pokok. Karena itu, persoalannya tidak sekadar THR tapi pemerintah perlu memberi insentif di tempat-tempat umum sepertidaerah wisata.

“Yang penting kan protokol kesehatannya tetap ketat. Sekarang kan agak longgar sehingga memicu kembali peningkatan orang terinfeksi Covid-19. Masyarakat sulit juga berbelanja apabila banyak tempat yang ditutup. Sangat disayangkan antusiasnya sudah tinggi tapi tidak bisa belanja karena banyak larangan-larangan,” kata Aviliani.