Komisi IV Minta Mentan Jelaskan soal Produksi dan Konsumsi Beras Indonesia

Komisi IV DPR menyoroti polemik impor beras sebanyak 1 juta ton yang sempat membetot perhatian publik. Wacana ini dinilai akan terus berlanjut lantaran Menteri Perdagangan M. Lutfi dalam berbagai media massa terkesan memastikan impor beras hanya nunggu waktu.

“Padahal Presiden Joko Widodo sudah bilang hentikan polemik tersebut. Saya juga sudah pernah mengingatkan bahwa ada nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan pemerintah dengan negara eksportir dan itu terjadi,” tutur Ketua Komisi IV Sudin dalm rapat kerja dengan berbagi mitra kementerian, Senin (29/3).

Untuk mengetahui kenyataan sesungguhnya soal beras, kata Sudin, Kementerian Pertanian perlu menjelaskan secara mendetail tentang produksi dan konsumsi masyarakat pada 2020. Juga perlu menjelaskan berapa kebutuhan masyarakat dan apa yang menjadi target pada tahun ini.

Dengan demikian, kata Sudin, semua menjadi tahu apakah Indonesia mengalami kelebihan atau kekurangan. Jika kenyataannya ada kekurangan, maka pemerintah silakan melakukan impor sehingga tidak ada lagi polemik yang berkepanjangan soal beras ini.

Di samping itu, kata Sudin, pemerintah juga perlu memikirkan langkah-langkah yang perlu ditempuh Perum Bulog. Pasalnya, kenyataan hari ini beras impor yang disimpan di gudang Bulog sekitar 170 ribu ton sudah tidak layak konsumsi, bahkan 20 ribu ton sudah dimusnahkan.

“Belum lagi gabah yang diserap Bulog dari petani, ini nanti mau diapakan. Lalu, konon Juli (2021 akan ada impor)), mau diapakan itu semua. Kecuali pengambil kebijakan tertinggi mengubah penerima kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) wajib beli beras Bulog dengan mutu yang baik dan sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” kata Sudin.