5 Kebijakan untuk Perkuat Pemulihan Ekonomi Nasional

Untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional (PEN) ada kondisi prasyarat, vaksinasi dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ini menjadi penting karena sumber utama krisis kali ini adalah pandemi Covid-19.

“Ada 5 kebijakan yang kita lakukan untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Pertama, pembukaan secara bertahap sektor produktif dan aman; kedua, percepatan realisasi stimulus fiskal; peningkatan kredit pembiayaan kepada dunia usaha; keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial; digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya UMKM,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Pertemuan Tahunan BI 2020, Kamis (3/12).

Perry mengatakan, vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan sangatlah penting agar kesehatan tetap terjaga, mobilitas manusia kembali normal, aktivitas ekonomi dan dunia usaha membaik serta dampak rambatan ke sektor keuangan dan moneter dapat dicegah. BI menyambut baik sikap pemerintah yang telah memesan dan akan mulai vaksinasi dalam waktu dekat.

BI, kata Perry, ikut mendanai vaksin tersebut melalui skema burden sharing di APBN 2020. Pembukaan sektor-sektor produktif dan aman sebagai kebijakan pertama perlu dilakukan. Prioritas tertinggi di sektor-sektor dengan kontribusi PDB dan ekspor terbesar seperti makanan dan minuman, kimia farmasi dan obat-obatan, kehutanan, hortikultura, perkebunan, pertambangan biji dan logam.

Kemudian, kata Perry, 15 sektor prioritas selanjutnya dengan kontribusi PDB atau ekspor yang besar. Kedua prioritas tersebut menyumbang hampir 40% PDB nasional. Vaksinasi dapat diprioritaskan pada sektor-sektor ini dan disiplin penerapan protokol kesehatan tetap ditegakkan.

Selanjutnya, kata Perry, mempercepat realisasi stimulus fiskal. Dalam APBN 2021, pemerintah menganggarkan defisit fiskal 5,7% dari PDB. Anggaran hampir Rp 1.700 triliun dialokasikan untuk kebijakan strategis mendukung akselarasi PEN dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju.

Stimulus fiskal ini, kata Perry, mampu mendorong PEN. Anggaran perlindungan sosial Rp 408,7  triliun akan mampu menopang pertumbuhan konsumsi, kenaikan belanja modal untuk infrastruktur senilai Rp 417,8 triliun akan mendorong pertumbuhan investasi. Kenaikan investasi akan didukung oleh keberlanjutan proyek strategis nasional dan masuknya investasi asing dengan memanfaatkan UU Cipta Kerja.