Program Kartu Prakerja: Peserta Bebas Pilih Kelas Pelatihan Sesuai Kebutuhan

Program pelatihan Kartu Prakerja yang bersifat education technology menuai kritik dari masyarakat. Pasalnya, konten education technology disebut mirip dengan apa yang ditayangkan dalam media sosial YouTube dan bisa diakses secara gratis.

Soal ini, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Ruky mengatakan, bantuan yang diberikan dalam bentuk Kartu Prakerja disalurkan langsung kepada konsumen (peserta program) dan tidak melakukan pengadaan terhadap produsen (penyedia platform digital dan lembaga pelatihan).

Menurut Panji, dalam konteks ini masyarakat sebagai aktor rasional dapat bebas memilih lebih dari 1.700 kelas pelatihan yang tersedia pada 8 mitra penyedia platform digital Kartu Prakerja.

“Jika ada pelatihan yang mungkin serupa di publik secara gratis, masyarakat tidak akan menggunakan kursus tersebut. Namun tentu tidak sama, karena pelatihan di Kartu Prakerja ini ada standarnya,” tutur Panji, Kamis (23/4).

Panji mengatakan, kendati ada pelatihan yang serupa secara gratis, tapi tidak akan sama persis seperti yang ada dalam program Kartu Prakerja. Terlebih kelas pelatihan yang ditawarkan 8 perusahaan rintisan digital mitra program Kartu Prakerja melalui penyaringan terlebih dulu sebelum ditawarkan ke masyarakat.

Selain itu, kelas-kelas yang termasuk program telah disiapkan dengan silabus yang jelas dan sesuai standar. Ketika telah selesai mengikuti pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikasi juga dari lembaga pelatihan tersebut.

Soal kelas pelatihan yang dinilai relatif mudah dalam program Kartu Prakerja ini, menurut Panji, tugas pemerintah menyediakan keberagaman program yang selengkap mungkin. Mulai dari yang bersifat ringan, mudah, dan cepat hingga yang kompleks, mahal, dan cukup advanced untuk dapat memenuhi kebutuhan keterampilan 5,6 juta peserta yang disasar pemerintah pada tahun ini.

Semua peserta Kartu Prakerja sudah mendapat uang transfer melalui rekening virtual mereka. Dananya akan dibagi 2: uang untuk pelatihan senilai Rp 1 juta dan uang insentif senilai Rp 2,55 juta.

“Uang pelatihan adalah uang dari pemerintah yang masuk ke platform langsung, dan platform nanti akan membayarnya ke lembaga pelatihan sesuai kelas yang dibeli peserta, jadi tidak dapat dicairkan menjadi uang tunai,” kata Panji.

Program Kartu Prakerja ini, kata Panji, model transaksinya mirip dengan transaksi komersial dalam sebuah e-commerce. Peserta ibarat konsumen yang membeli produk (kelas pelatihan) dari lembaga pelatihan sebagai produsen di pasar daring (platform digital). Kemudian Kartu Prakerja bersifat sebagai bantuan langsung tunai (BLT) yang memfasilitasi peserta dalam melakukan pembelian produk yaitu pelatihan atau kursus.

“Jadi tidak ada pengadaan barang oleh pemerintah yang dilakukan oleh produsen karena kami tidak membayar mereka (platform digital/lembaga pelatihan). Mereka tidak memberikan pelatihan atas perintah kami karena kami bukan memerintahkan pelatihan tapi masyarakat yang memilih sendiri,” katanya.

Melalui sistem pasar ini, Panji optimistis akan sangat membantu bagi pemerintah dan PMO dapat mengevaluasi kelas pelatihan dan platform mana yang sesungguhnya diminati/dibutuhkan oleh masyarakat dan juga para platform digital dan lembaga pelatihan dapat melakukan penyesuaian untuk dapat melayani masyarakat lebih baik lagi.